
TANGERANG, beritahariini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang merealisasikan tiga program pembangunan strategis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang. Ketiga program pembangunan strategis yang dicanangkan merupakan bagian dari peningkatan fasilitas dan infastruktur pengelolaan sampah serta menjadi kunci utama untuk menyelesaikan sanski administratif yang sebelumnya sempat dijatuhkan pemerintah pusat ke TPA Rawa Kucing.
Ketiga program tersebut meliputi revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi sistem pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah, serta pembangunan pusat daur ulang sampah. Selain itu, Pemkot Tangerang menargetkan integrasi ketiga proyek pembangunan strategis tersebut dapat menunjang tranformasi ramah lingkungan di TPA Rawa Kucing secara jangka panjang.
Namun program yang dinilai sebagai solusi itu dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Dalam laporan melalui surat nomor: 054/KITA-PD/BTN/VI/2026 LSM tersebut menduga ada dugaan kolusi dalam memenangkan perusahaan pemenang tender.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh-Yusuf (Unis) Tangerang, Adib Miftahul memberi tanggapan bahwa lapor melapor adalah alamiah dalam negara demokrasi. Hal itu sebagai kontrol sosial kepada kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. “Alamiah alias wajar kalau ada laporan itu. Cuma saya memprediksi laporan itu bakal masuk tong sampah. Kalau tidak disertai bukti kuat, justru malah berbalik ada motif dugaan kuat, pihak-pihak yang kalah tender yang tidak menerima kekalahan. Hal itu jamak banyak terjadi saat tender sudah ada pemenang, banyak dilaporkan,” kata dosen Fisip Unis ini.

Adib menambahkan, laporan ini pesimis akan dilakukan penyidikan oleh kejaksaan, karena semangat anti korupsi sudah dideclair dari awal oleh Pemkot dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang melalui perjanjian nota kesepahaman yaitu pendampingan dan asistensi hukum dari Kejaksaan. “Kan logikanya yang melaporkan itu juga menuduh Aparat Penegak Hukum (APH) yang mendampingi proses tender proyek ini melakukan kongkalikong juga. Kalau terdapat pengkondisian pemenang pasti tidak akan lolos, kan gitu. Dari awal sampai nanti pengerjaan berlangsung ada asistensi dan pendampingan dari kejaksaan kok. Jadi simplenya pasti sudah sesuai aturan dan lainnya,” tambah Adib.
Ditanya soal saran, pria yang juga sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu, menyarankan Dinas Lingkungan hidup (LH) Kota Tangerang tetap jalan cepat mengorganisasikan proyek strategis daerah (PSD), apalagi sudah punya payung hukum kuat. Terlebih karena urgensitas pada penanganan sampah. “Penanganan sampah itu skala prioritas. Jadi harus cepat, terukur dan tegas. Butuh solusi komprehensif apalagi seperti Kota Tangerang sebagai daerah urban. Selama sesuai aturan, sekali lagi mitigasi sudah dilakukan, yaitu seperti pendampingan dari kejaksaan oke, pemangku kepentingan harus eksekusi. Laporan-laporan masyarakat tetap diperhatikan, tetapi tidak menghambat pembangunan untuk kemaslahatan rakyat,” tegasnya. (Fahrel)









