TANGERANG, beritahariini.id – Edi Bonetski, seorang pegiat seni asal Kota Tangerang, memberikan pandangannya mengenai sosok ideal calon Wali Kota Tangerang yang mendukung kebudayaan di Semanggi Center, Cikokol, pada Kamis (12/9/2024). Menurut Edi, seorang pemimpin yang baik harus memahami dengan jelas DNA kebudayaan yang ada di Kota Tangerang.

Bagi Edi, pemimpin harus memahami kebutuhan kebudayaan setempat agar tidak salah langkah dalam mengembangkan program. “Wali kota yang ideal dengan kaitannya dengan kebudayaan adalah wali kota yang mengerti soal DNA kebudayaan, gen Kota Tangerang, Culture. DNA Tangerang itu tradisi yang pertama, yang kedua urban, yang ketiga campur Arab, Betawi, Sunda, China, Jawa, dan pendatang lainnya. Jadi seorang wali kota yang mau memimpin Kota Tangerang harus tahu tubuh-tubuh manusia yang memiliki DNA kebudayaan di Kota Tangerang,” ujarnya.

Edi menyoroti pentingnya pemahaman budaya di setiap kecamatan di Kota Tangerang. “DNA kebudayaan Kota Tangerang di 13 Kecamatan. Batu Ceper, DNA kebudayaannya apa? silat. Ciledug, DNA kebudayaannya apa? Cingkrik, misalkan. Cipondoh, Gondrong, DNA kebudayaannya apa? Wah tradisinya ondel-ondel ada di sana. Di sini, Cimone, DNA-nya Sunda dan Golek, gitu loh,” jelasnya.

Terkait kebijakan seni dan budaya di Kota Tangerang, Edi merasa belum ada program pemerintah yang fokus dan benar-benar terserap oleh masyarakat. “Wah, nggak ada. Belum ada yang fokus, nggak keserap. Tanyain pesilat-pesilat. Orang yang hidupnya sehari-hari dengan suasana kejawaraan. Belum dimanusiakan. Pengrajin ondel-ondel belum dimanusiakan sebagai pengrajin ondel-ondel yang tangguh. Giliran kalau diundang, oh ini aset milik kita. Tetap dilepehin setiap hari. Memanusiakan manusia belum dilakukan di aspek kebudayaan,” katanya.

Edi juga mengkritik pemanfaatan gedung-gedung kesenian di Kota Tangerang yang menurutnya kurang maksimal. “Ada nggak gedung kesenian di Kota Tangerang? Ada. Buat parkiran rumah sakit. Ada. Nggak dipake, udah selesai. Ada di Cimone. Apa namanya tuh? Tangerang Convention Center. Cuman dipake buat wisuda. Wuuuh. Apa kali kayak gitu. Berarti gagal diserap oleh aktivisme kebudayaan. Gagal. Negara gagal,” tegasnya.

Menurut Edi, calon pemimpin yang akan datang harus benar-benar memperhatikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017. Edi menekankan bahwa banyak dari calon pemimpin yang tidak memahami undang-undang ini, sehingga banyak kebijakan kebudayaan yang tidak efektif dan hanya menghasilkan acara seremonial. “Sehingga larinya festival kebudayaan hanya tari Lenggang Cisadane. Direkam, pakai CD musiknya. Harusnya musiknya beneran tuh. Penciptanya aja dulu bikinnya beneran. Deng, dong, deng, dong, deng, dong, deng. Ada musiknya, ada Tehyan-nya (alat musik etnis Tionghoa). Ada gamelannya. Ada terompetnya. Disetel cuma CD. Kan males berarti, bener nggak? Nggak digali,” kritiknya.

Namun, Edi menegaskan bahwa seni dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Edi memberikan contoh kota-kota seperti Solo dan Ngawi, di mana kebudayaan tetap berjalan kuat berkat keterlibatan masyarakatnya. “Di Solo berhasil bukan karena pemimpinnya, tapi karena manusianya benar melakukan itu. Mereka berjalan dengan kalau kata Sukarno berkepribadian, berdikari, mandiri, berkebudayaan. Punya empat aspek itu aja. Berkepribadian, mandiri. Udah, lo bergerak. Nggak ada anggaran negara, jalan terus. Nggak ada anggaran dari pemerintah daerah, jalan terus. Natural,” tambahnya.  

Edi menekankan bahwa masyarakat dan pegiat seni dapat mengkritisi pemerintahan dengan karya mereka sendiri. “Kalau lo pelukis, lo lawan dengan karya. Kalau lo musisi, lo bikin lagu buat kota. Kalau lo designer grafis, lo lawan dengan desain, logo terbaik. Kalau lo pembuat videographer, lo lawan dengan video, lo tayangin di media sosial lo,” ujarnya.

Edi menyampaikan pesan cintanya kepada pemerintah, “Seni tak ada hari libur. Karena korupsinya nggak pernah libur. Kebohongan buat rakyat nggak pernah libur. Jadi seni tak ada hari libur,” tutupnya

(Ara)