0 3 min 2 bulan
Suasana diskusi Fraksi Teras menyoroti dampak kenaikan harga BBM,Kamis (22/9/22)

TANGERANG, beritahariini.com – Menyoroti dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Fraksi Teras mengadakan diskusi di Cafe Sweet, dekat Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Kamis (22/09/2022). Dihadiri sejumlah narasumber diantaranya, Ketua DPD Gelora Kota Tangerang Abu Bakar Yasin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kota Tangerang Mustofa Ali, serta pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro.

Ketua Bapilu DPD PKS Kota Tangerang Mustofa Ali, menyampaikan prolog bahwa pihaknya telah melakukan penolakan atas kenaikan BBM sejak era sebelum Presiden Jokowi yakni era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005, meski kala itu beresiko terhadap pengurangan menteri yang dijabat kader PKS. “PKS telah melakukan penolakan atas kenaikan BBM yang dinilai memberatkan rakyat,” ungkap Mustofa.

Sebagai pihak yang beroposisi, suara PKS di parlemen tidak sama dengan pemerintah, sehingga PKS mengajak masyarakat menyuarakan untuk penolakan terhadap kenaikan BBM. “Melalui sosmed, bersama dengan masyarakat PKS berkolaborasi menyuarakan penolakan kenaikan BBM,” ungkap Mustofa. “Belum ada sebulan, kemarin 16 Agustus 2022 saat pidato kenegaraan Pak Jokowi menyatakan APBN sehat, sanggup untuk membiayai subsidi tidak ada masalah supaya hargai BBM tidak memberatkan masyarakat,” terang Mustofa.

Mustofa menilai kebijakan pemerintah Jokowi plin-plan. “Harusnya tidak ada alasan untuk menaikan harga BBM saat ini,” pungkas Mustofa.

Abu Bakar Yasin Ketua DPD Flora Kota Tangerang mengajak pemerintahan untuk memiliki sikap yang kuat dalam menentukan upah yang sesuai. Abu juga berpendapat bahwa kebijakan naiknya BBM tentu akan menyusahkan masyarakat. “Dengan naiknya harga BBM habislah rakyat,” ucap Abu.

Kendati demikian, pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro, menilai bahwa dampak kenaikan BBM saat ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Tim pengendali inflasi nasional yang berjenjang di tingkat pusat, kota atau kabupaten harus bekerja melihat potensi lokal untuk kemudian membuat strategi mencegah dampak kenaikan harga BBM. “Kebijakan yang ada di jakarta seolah bisa diterapkan semua daerah. Tidak bisa satu model pengendalian inflasi dipakai untuk semua daerah karena penanganan di setiap masing-masing daerah berbeda, no one size fit all,” ucap Riko.

Riko menginginkan pemerintah daerah mampu mengedukasi perilaku hemat dan bijak dalam menggunakan BBM. “Pemimpin pemerintah harusnya memberikan contoh perilaku hemat yaitu dengan menggunakan transportasi umum,” pungkas Riko.

“Rakyat disuruh untuk mencintai angkutan publik, sedangkan kepala daerah nya saja tidak pernah coba itu,” Ia menilai perilaku dia atas akan sulit jika pemimpin pemerintahan saja menunjukkan perilaku hedon, sedangkan rakyat dipaksa sederhana menggunakan transportasi umum. (Sherly).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *