TANGERANG, beritahariini.id – Terkait rencana aksi demostrasi para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia yang akan gelar pada tanggal 27 September hingga 29 September 2022 mendatang di Jakarta, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Provinsi Banten Dr. PO. Abas Sunarya, M.Si mengatakan bahwa tuntutan PTS sudah mencapai klimaks. Menurutnya, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali, pimpinan PTS sudah menyampaikan beberapa keluhan terutama keberpihakan kepada PTS tidak ada. “Kami selalu dijanjikan untuk direalisasi, namun kenyataanya sampai saat ini tidak ada. Ditambah lagi pembiayaan mandiri oleh kampus yang akan akreditasi,” ucap Abas, saat ditemui usai dirinya berolahraga, Minggu (18/9/22).
Menurut Abas, setiap tahunnya hampir 8-9 juta orang masuk perguruan tinggi, sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya dapat tertampung sekitar 1-2 juta orang. “Kemudian selebihnya anak bangsa kita mau kaya gimana? Mungkin bisa jadi tidak ada yang kuliah. Sedangkan kita perlu berkompetisi menghadapi Indonesia Emas 2045 dan perlu intelektul. Ini kan sesuatu masalah yang besar,” jelasnya.
Dia melanjutkan, saat ini kondisi penerimaan mahasiswa baru turun 30 hingga 50 persen dan beberapa mahasiswa mengajukan cuti. Kata Abas, Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan menghapus tunjangan profesi guru dan dosen. “Ini mana penghargaan profesi untuk kami. Harusnya tidak bisa seperti itu, sekecil apapun harus ada tunjangan profesi. Anehnya yang sudah berjalan dengan baik kok diubah-ubah,” papar Abas.
Abas menyampaikan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) memang sudah terdapat pada undang-undang pendidikan dan tidak terdapat masalah pembiayaan sebelumnya. “Kami hanya minta tolong ke pemerintah untuk pembiayaan seperti biasanya saja. Akreditasi itu bukan hanya 52 juta atau 70 juta saja. Tetapi persiapannya itu, apalagi kampus-kampus yang baru belajar, panggil konsultan, nyusun borang segala macam bisa 10-20 kali rapat untuk bikin borang, itu saja sudah besar biayanya,” imbuhnya.
Menurut Abas, jika kondisi seperti itu kampus akan kesulitan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Kata Abas, akreditasi sebagai alat ukur perguruan tinggi. Dimana ukuran kualitas dan mutu harus dilihat dari akreditasi. “Sekarang ini lihat banyak yang tidak bisa bayar. Undang-undang mengatakan, tidak terakreditasi maka perguruan tinggi tidak bisa melakukan yudisum ataupun wisuda. Nah terus gimana? ini banyak yang sudah menunda wisuda ini,” jelasnya.
Sehubung rencana aksi demostrasi mendatang Abas menyampaikan, DKI Jakarta sebagai tuan rumah, dan Banten serta Jawa Barat sebagai supporting dan fasilitator. “Mungkin nanti menjadi sejarah barangkali. Kita perintahkan yang punya jas masing –masing pakai jas dan dasi. Belum pernah kan demo intelktual. Ini yang demo adalah rektor, dosen, pimpinan-pimpinan PTS, professor, guru besar,” kata Abas. (Vita)
