TANGERANG, beritahariini.id – Wahidin Halim (WH) memiliki peluang untuk terpilih di periode kedua kepemimpinannya terbuka lebar. Hal ini disampaikan oleh lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) pada acara Diskusi Media dan Rilis Survei terkait Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan Peta Elektoral Pilkada 2024 di di Fame Hotel, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Minggu (30/1/2022).
Pasalnya, WH memiliki keunggulan dibandingkan sosok politisi lain. “Jika disodorkan 3 nama, elektabilitas Wahidin Halim kembali naik menjadi (28,1%) sebagai tokoh yang paling banyak dipilih, disusul Rano Karno (27,1%), dan Andika Hazrumy (16,3%),” ujar Ali Rif’an, Direktur Eksekutif ASI saat jumpa pers.
Dari sisi personal, WH juga unggul pada 4 hal, yaitu integritas dan kejujuran, Visi Misi dan program, ketegasan dan religiusitas atau ketaatan. “Pemilih yang belum menentukan pilihan masih sangat tinggi, yaitu 21,6%. Ini karena pilkada masih hampir tiga tahun lagi, jadi masyakat belum aware soal ini. Masyarakat juga belum ada stronge voter terhadap pilihannya,” kata Ali.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku tidak merasa heran. Sebab menurutnya, hasil survei ASI berbanding lurus dengan hasil survei lembaganya. Adib menilai, keberhasilan WH karena ia menjadi sosok yang sesuai dengan harapan masyarakat Banten, yaitu peduli dan merakyat, punya integritas alias bersih, berpengalaman, dan religius. Sebab Banten ini ibaratnya baru terjerat noda hitam dinasti. “Kita tahu bahwa WH adalah seorang birokrat berpengalaman, pernah menjadi Wali Kota Tangerang dua periode, sehingga memahami persoalan birokrasi. Juga dikenal sebagai sosok yang nyantri, dan apa adanya” katanya.
Adib menilai, kepuasan masyarakat atas kinerja WH karena beberapa faktor, yaitu masifnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan baru, rumah sakit, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan dan renovasi sekolah, hingga stadion yang garda terdepannya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perkim. “Kemudian kemampuan mengendalikan kasus Covid-19 melalui Dinas Kesehatan, tapi penting juga saat pandemi punya program relaksasi pajak dan tetap mempu menjaga siklus keuangan daerah lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bapenda. Karena mustahil bisa melakukan pembangunan di saat pandemi Covid-19 ini, jika kondisi keuangan daerah sekarat. Bapenda cukup berhasil melalui program relaksasi pajaknya,” pungkas Adib. (Vita)
